LARANGAN PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM USAHA TELEKOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020

Persaingan usaha merupakan kondisi yang wajar dan pasti terjadi dalam suatu sistem ekonomi pasar, namun hanya dapat dikatakan ideal apabila di dalamnya terdapat iklim usaha yang kondusif. Untuk dapat menciptakan kondisi yang demikian, maka dibutuhkan istrumen hukum persaingan usaha yang dapat mengatur tatanan sistem ekonomi tersebut. Di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah melakukan praktek diskriminasi (Pasal 19 huruf d). Penelitian ini meneliti Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2020 yang membahas dugaan praktek diskriminasi. Dimana dalam amar putusannya, Majelis Komisi menyatakan Telkom Group dan Telkomsel tidak terbukti dan meyakinkan adanya pelanggaran sekalipun terdapat praktek diskriminasi, sedangkan perbuatan keduanya memenuhi unsur praktek diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan studi kasus, sumber datanya menggunakan data sekunder atau data kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan, dan sifat analisis bahan hukumnya menggunakan preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian perkara terhadap pasal yang menggunakan pendekatan rule of reason perlu melihat kembali motif dan dampak dari perbuatan yang dilakukan terhadap kondisi persaingan usaha yang ada, khususnya terhadap kondisi persaingan usaha di pasar bersangkutan setelah dilakukannya suatu dugaan perbuatan.