Dinda Nurfitria Putri Yogya (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (550kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (174kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (106kB)
Bab I.pdf
Download (454kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (453kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (223kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (615kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (99kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (314kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (912kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
Abstract
<p>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, merupakan salah satu wujud pelaksanaan pelindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten Sleman terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan konsistennya implementasi peraturan daerah ini sehingga adanya pengurangan jumlah angka korban kekerasan dari tahun 2017 berjumlah 471 korban hingga tahun 2019 menjadi 424 korban. Faktor pendukung pelaksanaan implementasi peraturan daerah ini adalah kekuatan dan kerjasama dari UPTD PPA Sleman dan instansi-instansi yang terkait serta dengan adanya peran serta masyarakat. Faktor penghambat di dalam implementasi peraturan daerah ini adalah sikap korban yang tertutup meskipun sudah banyak korban yang melapor namun tidak sedikit pula ada korban yang tertutup yang tidak mau melaporkan kejadian tindakan kekerasan dan korban hanya melakukan pemeriksaan visum et repertum saja.</p>
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 02:57 |
Last Modified: | 17 Dec 2021 02:57 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4523 |