PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTOCURRENCY YANG TERDAMPAK DELISTING

Aset kripto merupakan manifestasi dari adanya perkembangan instrument Fintech dimana dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Regulasi di Indonesia menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat dijadikan sarana investasi guna mencegah adanya Capital Outflow. Namun demikian, aset kripto memiliki sifat yang tidak permanen dengan kata lain dapat dihilangkan atau dihapus (Delisting) dari daftar perdagangan bursa berjangka komoditi. Oleh sebab itu dalam penelitian ini titik persoalan yang akan digali yaitu berupa regulasi terkait aset kripto dan perlindungan hukum terhadap investor atas Delisting. Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach) disertai dengan metode analisis Deskriptif Kualitatif agar didapat hasil yang komprehensif dan sistematis. Hasil penelitian ini adalah terdapat pelbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi dan mengikuti dinamika aset kripto dengan mana hingga saat ini tidak diperbolehkan untuk menjadi mata uang atau alat pembayaran karena bertentangan dengan UU Mata uang dan Peraturan Bank Indonesia melainkan hanya sebagai komoditas serta investor juga telah diberikan perlindungan hukum preventif dan represif yang secara umum dilindungi oleh UU PBK, UU ITE, dan Peraturan BAPPEBTI, dalam hal terjadi Delisting harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BAPPEBTI.