URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tentunya akan menimbulkan banyak sengketa, dan pada saat ini peradilan khusus pilkada belum terbentuk. di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah memandatkan untuk pembuatan peradilan khusus pilkada sebelum pemilihan serentak nasional. Rumusan masalah dari penelitian ini sejauh mana urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan bagaimana konsepideal peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi peradilan khusus pilkada dan juga untuk mengetahui konsep yang ideal untuk peradilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Normatif dengan jenis data sekunder ataupun yang di sebut dengan penelitian kepustakaan. data yang diperoleh di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang akan di olah dandi susun dengan sistemati dan runtut serta logis sehingga dapat di pahami bagi yang membacanya, teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dekriptif yang menginterpetasikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dapat menjelaskan terkait urgensi pembentukan peradilan khusus pilkada di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peradilan khusus pilkada harus segera dibentuk sesuai apa yang sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang yang menjelaskan peradilan khusus harus terbentuk sebelum pemilu serentak karena jika dibiarkan penyelesaian sengketa pilkada ditangani oleh mahkamah konstitusi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sudah diatur di dalam undang-undang tentunya tidak bisa dikesampingkan, apalagi pilkada dilaksanakan secara serentak tentunya banyak sengketa yang pasti akan banyak bermunculan.