PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BANGKA

Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Dari berbagai sumber daya alam yang terkandung salah satunya adalah sumber daya mineral biji timah. Provinsi yang kaya akan timah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakatnya masih banyak mengandalkan pertambangan timah sebagai sumber penghidupan terutama masyarakat menengah ke bawah biasanya melakukan tambang inkonvensional. Tambang inkonvensional memberikan dampak positif dan negatif. Pertambangan legal diberi kesempatan dari instansi pemerintah dan mendapatkan pembinaan sedangkan pertambangan ilegal tidak mendapatkan apapun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, namun nyatanya belum menimbulkan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan dan faktor penghambat pengendalian dalam peristiwa pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan berupa wawancara dengan narasumber. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka masih belum sepenuhnya berjalan karena kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah sehingga tidak memberikan efek jera yang kuat kepada masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal. Namun faktor penghambat pengendalian peristiwa ini yang lebih dominan yaitu kurangnya kesadaran dan niat baik dari masyarakat dalam membuka usaha pertambangan sesuai peraturan yang berlaku.