KESEPAKATAN CIDERA JANJI SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Fidusia ialah peralihan hak kepemilikan sebuah barang berlandaskan keyakinan pada ketetapan bila barang yang hak kepemilikanya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan yang mempunyai benda. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 18 PUU XVII Tahun 2019 sebagai hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF mengenai "eksekusi Jaminan Fidusia dan dalam putusan tersebut mengakibatkan penentuan cidera janji dan/atau penentuan pelaksanaan eksekusi suatu objek Jaminan Fidusia akan bergantung terlebih dahulu pada kesepakatan kreditor dan debitor". Melalui putusan MK ini yang berupa Putusan konstitusional bersyarat sehingga membagikan kriteria khusus pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UUJF agar tetap sesuai dengan UUD 1945 dan menurut Mahkamah Konstitusi, "cidera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau upaya hukum tertentu dimana jika debitor keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan eksekusi melalui pengadilan negeri seperti halnya eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap". Penulisan ini menggunakan metode normatif. Putusan MK sifatnya ergo omnes yaitu segala sesuatu perbandingan serta amar yang tercantum di putusan dan dianggap sebagai hukum yang berlaku.