PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi berimplikasi besar terhadap kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus tindak korupsi tersebut terjadi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penelitian ini mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut; pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penerbitan IUP? Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada penerbitan IUP? Ketiga, konsep kedepan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian dan analisis, pertama ialah lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuangan maupun pertambangan, tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan, buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktik korupsi dalam proses pemberian IUP, lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberian IUP, kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelola sektor pertambangan yang baik, ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU 4/2009 tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya, lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yag terdampak kegiatan pertambangan dalam proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Kedua, penegakan hukum pada tahun 2020 ada 1 kasus, 2021 tidak ada perkara, 2022 terdapat 2 kasus, dan 2023 ada 4 kasus. Ketiga, membentuk KPK di daerah (regional) melalui pembentukan regulasi baru maupun merevisi aturan yang sudah ada, menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen, dan mempertegas sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi meliputi bukan saja sanksi pidana melainkan sanksi moral, kerja sosial dan menyita kekayaan pribadi sebagai jaminan kepada negara, serta memperberat ancaman hukuman bagi pelaku korupsi yang merupakan bagian dari penyelenggara negara.