PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 338/PDT.G/2023/PA.CRP)

Setelah perceraian, suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup dengan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak istri dan anak pasca perceraian. Metode analis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kasus cerai talak (Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Crp) dalam menentukan hak istri dan anak, majelis hakim harus mengetahui penghasilan bulanan suami, menentukan apakah istri termasuk dalam kategori nusyuz atau tidak, mengetahui apakah suami pernah melakukan kezaliman terhadapnya, dan mempertimbangkan kebutuhan istri. Kesimpulan dari penelitan ini dalam pemberian nafkah istri dan anak berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami atau ayah tersebut. Bapak atau ayahnya harus menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak keperdataan anak yang terbabaikan jika ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.