KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G/2023/PN.MGG)

Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dikenal pula dengan alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan dokumen dan/atau informasi elektronik saat ini sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 18/Pdt.G/2023/PN.Mgg di Pengadilan Negeri Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pembuktian dengan alat bukti elektronik dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum menurut pandangan hakim Pengadilan Negeri Magelang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan video rekaman tersebut merupakan alat bukti berupa pengakuan. Hakim menerima gugatan tersebut karena alat bukti elektronik berupa rekaman video dapat di tampilkan di muka pengadilan dengan keadaan utuh. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum tersebut didasarkan pada Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 6 UU Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut rekaman video tersebut dapat menjadi bukti pengakuan dan mengikat, sehingga hakim menerima gugatan tersebut.