COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MANAJEMEN SAMPAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2023 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Tujuan penelitian ini membahas mengenai identifikasi proses kolaborasi dalam upaya manajemen sampah menuju pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Kondisi sampah di TPA Bakung yang sudah overload tidak mampu menampung sampah kembali apabila pemerintah Kota Bandar Lampung tidak segera mengatasi permasalahan sampah tersebut. Jumlah tonase sampah yang masuk ke TPA Bakung sebesar 800-950 ton/harinya menjadi salah satu faktor penyebab overload nya TPA Bakung, selain itu penggunaan metode pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan metode open dumping. Untuk itu dibutuhkannya langkah-langkah kolaboratif serta penggunaan metode yang tepat dalam proses pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara secara mendalam dan data sekunder melalui artikel jurnal, artikel media masa, dan media sosial, serta dokumentasi berupa notulensi, transkrip wawancara, dan foto kegiatan. teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori Edward Deseve (2009) yang memiliki 8 indikator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang terjalin antara DLH Kota Bandar Lampung, BAPPEDA Kota Bandar Lampung, WALHI Lampung, dan MAHUSA UNILA belum berjalan dengan baik, dalam artian proses collaborative governance yang terjalin antar lembaga belum berhasil. Dikarenakan dari 8 teori yang digunakan dalam proses analisis kolaborasi masih belum terpenuhi dan berjalan dengan baik. Proses kolaborasi yang berjalan masih bersifat informal, pelaksanaan program dan kebijakan masih belum berjalan dengan baik, anggaran dalam pelaksanaan belum mencukupi sehingga sarana dan prasarana menjadi kurang baik. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan untuk melakukan kolaborasi multi-sektoral sehingga proses kolaborasi dapat berjalan dengan tepat sasaran, biaya, dan terlaksana dengan optimal. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan dalam penerapan program maupun kebijakan serta pembentukkan tim khusus dalam penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi terkait dengan informasi-informasi program yang sedang berjalan.