ALFIDO FIQRI ARSY ADHIEM (2024) INSULTING PRESIDENT IN THE NEW CRIMINAL CODE:A THREAT TO FREEDOM OF EXPRESSION. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (377kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (156kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (47kB)
Bab I.pdf
Download (121kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (108kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (37kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (343kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (94kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (201kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (485kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (684kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Skripsi ini mengkaji Pasal 218 KUHP baru yang diundangkan pada tahun 2023, yang mengkriminalisasi individu karena menyerang kehormatan dan harkat dan martabat Presiden. Pasal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena bertentangan langsung dengan prinsip dasar kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap Pasal 218 secara komprehensif, dengan menggunakan metode hukum normatif yang menekankan pada sumber informasi dari jurnal, artikel, berita, dan bahan relevan lainnya yang ada. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang berbeda mengenai implikasi otoriter yang terkandung dalam Pasal 218. Studi ini menyimpulkan bahwa Pasal 218 mempunyai potensi ancaman terhadap prinsip kebebasan berekspresi di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya pertimbangan ulang agar sejalan dengan kebijakan tersebut. nilai-nilai demokrasi dan menjamin perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan dampak hukum. Selain itu, skripsi ini juga memberikan rekomendasi kepada DPR untuk melakukan legislasi review terhadap pasal tersebut dan menyarankan masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Democracy ; Freedom of Expression; Presidency |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Yuliana Ramawati |
Date Deposited: | 10 Jun 2024 04:11 |
Last Modified: | 10 Jun 2024 04:11 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45409 |