IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI POLRES BANTUL

Maraknya kasus kriminal salah satunya adalah tindak pidana pencurian, mirisnya pelaku tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak juga berpotensi menjadi pelaku, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) memberi pembaharuan bagi sistem peradilan anak karena menerapkan konsep restorative justice yaitu melalui diversi. Melihat realita tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan melalui diversi. Tujuan dari penulisan skrispi ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dari hasil pelaksanaan diversi. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, untuk memperkuat data penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul Aibda Mustafa Kamal S.H. Dari hasil penelitian menunjukkan mekanisme diversi yang dilakukan pihak Polres Bantul dimulai dari adanya tindak pidana yang dilaporkan, apabila pelaku adalah anak maka akan diupayakan diversi, berhasil atau gagalnya diversi sangat bergantung pada musyawarah diversi yang dikalakuan oleh para pihak yang terlibat. Dalam perkara yang ditangani oleh Polres Bantul dari tahun 2018-2023 terdapat 11 kasus pencurian oleh anak, akan tetapi hanya 1 kasus diversi dengan status berhasil karena pihak ABH dan korban setuju dengan adanya bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi (restitusi) sesuai dengan nominal barang yang dicuri kemudian ABH tersebut dikembalikan ke orang tua dan sebagai bentuk pengawasan pihak Polres Bantul memberlakukan wajib lapor.