KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR DARAT DAN LAUT

Mudahnya penyelundupan narkotika melalui perbatasan jalur darat dan laut menjadi persoalan yang masih menjadi tugas berat bagi pemerintah Indonesia. Eksekusi para terpidana tidak membuat jera bagi pelaku penyelundup lainnya. Maka perlu adanya perbuahan aturan UU narkotika yang lebih tegas dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkotika selama ini, serta upaya kedepan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkotika melalui jalur darat dan laut dimasa yang mendatang. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi dokumen pada bahan hukum primer serta sekunder. jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Metode analisa dilakukan secara kualitatif, dengan penyajian data secara perspektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penanganan penyelundupan narkotika selama ini berjalan sesuai yang sudah diatur dan sesuai program pemerintah oleh BNN dengan banyaknya pengungkapan kasus narkotika namun yang menjadi kendala penyelundupan narkotika melalui perbatasan jalur darat dan laut menjadi persoalan yang belum terselesaikan belum lagi peraturan perundang-undangan narkotika yang belum tegas dalam memisahkan mana penyelundup/pengedar, pengguna/pemakai serta masih banyak oknum aparat yang mudah dilakukan penyuapan untuk memuluskan perdagangan gelap tersebut, sehingga perlu adanya konsep ideal kedepan dengan mengintegralkan lembaga negara terkait serta revisi peraturan perundang-undangan narkotika.