DEVELOPMENT ONE DATA POLICY OF PUBLIC SERVICES IN SLEMAN REGENCY

Kebijakan satu data merupakan Prakarsa pemerintah Indonesia yang telah tertulis pada Peraturan Presiden (PERPRES) tahun 2019 dalam upaya meningkatkan interoperabilitas tata Kelola data internal Pemerintah terhadap praktik dengan menyediakan kerangka peraturan tentang struktur organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan transparansi antara pemerintah dan masyarakat serta kemudahan bagi para pemangku kebijakan untuk dapat mengelola sekaligus mendapatkan suatu data secara aktual dan cepat. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang dinilai kesulitan dalam menerapkan kebijakan satu data karena biaya operasional yang cukup besar serta sumber daya manusia di bidang IPTEK. Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan kebijakan satu data berbasis Sleman Smart City dalam pengelolaan wilayahnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengidentifikasikan pengembangan dalam model implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman yang memperhatikan idealitas serta kerangka kerja paling banyak ditemukan dalam praktik. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas kebijakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mudah diakses. Serta memberikan data kepada pemerintah yang cepat dan akurat untuk menghindari data yang menyimpang dari data sebenarnya. kali ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.