KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASINGDI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PERBANDINGAN PENGATURAN SEBELUM DAN SESUDAHTERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)

Jumlah penduduk meningkat sebagai akibat dari banyaknya orang asing yang bekerja, menetap, dan menjalankan bisnis di Indonesia. Sehingga upaya pemerintah untuk mengatasi kebutuhan perumahan adalah dengan membangun Rusun, dengan Memiliki rumah susun di kawasan ekonomi khusus dapat mendukung pembangunan dan investasi di kawasan tersebut, karena dengan kehadiran WNA diperkirakan dapat membantu memberikan kontribusi di Kawasan ekonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja tentang kepemilikan rusun, yang melatarbelakangi diaturnya tentang sistem rusun dan izin investasi bagi WNA, serta meninjau perbandingan sebelum dan sesudah terbitnya undang-undang cipta kerja bagi WNA di Kawasan ekonomi khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan setelah terbitnya uu ciptaker memiliki perubahan terkait kepemilikan rusun bagi WNA karena dari uraian pasal-pasal dalam Undang-undang Ciptaker tidak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan Undang-undang payung dalam pengaturan hak atas tanah yang menganut prinsip nasionalitas dan Undang-undang Rumah Susun. oleh sebab itu pengaturan kepemilikan rumah susun bagi WNA harus jelas sehingga tidak hanya fokus bagaimana investasi atau peningkatan perekonomian, namun juga tetap harus waspada dengan kemudahan yang diberikan pada WNA.