PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA)

Pelaksanaan Pembangunan jalan tol tidak lepas dari berbagai masalah. Konflik terjadi karena pemerintah tidak memberikan ruang negosiasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk Jalan tol Solo-Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten menerapkan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan besarnya ganti kerugian tidak dilakukan musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan Masyarakat. Nilai yang diberikan sudah ditentukan oleh Tim Appraisal sehingga Masyarakat tidak bisa melakukan tawar menawar dan bernegosiasi. Masyarakat klaten menerima ganti rugi yang telah ditetapkan sepihak tersebut tanpa menolak dan melakukan banding. Masyarakat yang posisi nya lebih lemah dalam hal ekonomi, ketidak tahuan nya mengenai proses pembebasan lahan, dan kurangnya edukasi yang diberikan mau tidak mau harus sepakat.Tidak adanya proses musyawarah tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang asas keadilan dan asas kesejahteraan karena masyarakat tidak pernah diajak bicara sehingga tidak mengetahui mengenai apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan besaran nilai ganti rugi. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan Putusan Bottom-up yaitu proses pengambilan Keputusan yang dimulai dari tingkat terendah sehingga memberikan perasaan keterlibatan dan tanggung jawab kepada Pihak yang Berhak.