URGENCY TO HARMONIZE THE GRATIFICATION PROVISION WITHIN THE CORRUPTION CRIME ACT AND INCOME TAX ACT AS AN EFFORT TO ERADICATE CORRUPTION

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002, gratifikasi adalah korupsi. Banyak pejabat ditangkap karena menerima gratifikasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 12 B, yang menunjukkan bahwa itu digunakan untuk jenis korupsi tertentu, interpretasi UU Tipikor mengenai gratifikasi sangat jelas. Gratifikasi, yang juga dianggap sebagai objek pajak negara dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, menimbulkan kerancuan dan interpretasi yang salah terhadap peraturan dan dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum. Penafsiran gratifikasi tidak hanya harus jelas, tetapi juga harus dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan penafsiran itu. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa interpretasi gratifikasi memberikan pemahaman yang salah karena melihat pada konteks dan peristiwa hukum, seperti gratifikasi yang digunakan dalam konteks perpajakan, yang dapat menunjukkan bahwa koruptor bebas dari pajak. Orang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti kesengajaan, peristiwa hukum, dan perbuatan melanggar hukum. Pengulangan dua kata tersebut menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang mengenai gratifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk membuat kebijakan baru dan memastikan bahwa undang-undang dapat disesuaikan untuk menangkap pelaku gratifikasi di kemudian hari.