KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN CONSTITUTIONAL RIGHTS MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dan menjamin kepastian konstitusi, melindungi hak konstitutsional warga negara dan kepentingan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia belum membentuk sistem constitutional complaint, dimana berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman telah menerapkan pengaduan konstitusional, dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan "Kajian Yuridis Constitutional Rights Melalui Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi." Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjamin keadilan substantif, karena beberapa perkara yang merupakan masalah praktis atau masalah terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang dibentuk berdasarkan prinsip demokrasi, menangani perkara ketatanegaraan menjamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab. Namun kewenangannya hanya sebatas judcial review. Tetapi tidak menampik adanya perkara yang diajukan ke pengadilan dalam bentuk judicial review, termasuk constitutional complaint. Prospek pelaksana constitutional complaint masih dinilai tidak memiliki progres, idealnya penerapannya dapat melalui amandemen UUD NRI 1945, perubahan UU Mahkamah Konstitusi, atau melalui penafsiran konstitusi. Negara hukum di Indonesia melindungi hak-hak konstitusional, termasuk supremasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab melaksanakan hak-hak tersebut, namun constitutional complaint tidak diatur secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Alternatif pelaksanaan constitutional complaint antara lain adalah amandemen UUD, perubahan UU Mahkamah Konstitusi, atau melalui penafsiran konstitusi Mahkamah Konstitusi. Amandemen memerlukan konteks yang kompleks, sedangkan perubahan melalui UU Mahkamah Konstitusi lebih realistis untuk diterapkan.