ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1507 K/PDT/2013)

Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kontrak terapeutik yang memerlukan persetujuan atau informed consent dari pasien. Informed consent merupakan persetujuan atas tindakan medis setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter mengenai prosedur, risiko, dan alternatifnya. Tindakan medis tanpa informed consent dapat dianggap sebagai malpraktik kedokteran, yang dapat berujung pada tuntutan hukum terhadap pertanggungjawaban dokter. Malpraktik kedokteran dapat terjadi akibat kelalaian, kurangnya keterampilan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan malpraktik dokter dalam perkara nomor. 1507 K/Pdt/2013. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif yang menggubanakan metode preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan malpraktik dokter dalam perkara nomor. 1507 K/Pdt/2013 bahwa Putusan pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, seperti Pasal 1365 KUHP Perdata dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Namun, terdapat kekurangan dalam pertimbangan terkait pemeriksaan medis dan persetujuan tindakan kedokteran, yang merupakan bagian integral dari praktik tindakan kedokteran serta aspek penting dalam kasus malpraktik medis khusunya tidak mempertimbangkan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004.