PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OLEH PEMERINTAHAN KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWONGAMPING KABUPATEN SLEMAN

Pentingnya peran UMKM disuatu pemerintahan terkecil yaitu Kalurahan, seharusnya pemerintah Kalurahan memberikan perhatian lebih pada pengembangan potensi UMKM karena bisa menjadi penyeimbang ekonomi untuk rakyat khususnya di Desa, tetapi di Kalurahan Ambarketawang yang terjadi adalah kurangnya perhatian kepada UMKM dan keterbukaan informasi tentang UMKM oleh pemerintahan Kalurahan Ambarketawang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data Primer mencakup fakta-fakta empiris yang ditinjau dari penelitian hukum yang dilakukan dengan studi lapang dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan responden. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Deskriptif Kualitatif, data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan Dana Desa.Mekanisme dana desa untuk pemberdayaan UMKM, mekanisme dana desa berasal dari Forum Komunitas (FORKOM). Demi mendukung pemberdayaan UMKM, mekanisme pembiayaan akan didasarkan pada perencanaan dana desa dari tahun sebelumnya. Merujuk pada data Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2023. Dana desa untuk alokasi UMKM sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) dari total penerimaan dana desa sebesar Rp 1.658.695.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah). enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), yang setara dengan 0,0025% (nol koma dua puluh lima persen saja). Jumlahnya sekitar Rp14.000.000,- dan berasal dari perhitungan kelebihan sisa anggaran (SILPA) yaitu sekitar Rp 1.257.962.000 atau sekitar 0,01%. Tantangan dalam proses perencanaan program muncul dari rumitnya pengumpulan tujuan masyarakat terkait pemberdayaan UMKM.