PERAN KEKERABATAN SEBAGAI BASIS DUKUNGAN POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BAYUNGGEDE KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019

Pemilihan kepala desa dimaksudkan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya dominasi peran kekerabatan dalam proses pemilihan di Desa Bayunggede menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam pertumbuhan demokrasi yang sehat. Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian prinsip kesetaraan dan partisipasi dalam sistem politik desa.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis peran kekerabatan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bayunggede Tahun 2019 menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen terkait. Analisis data menggunakan pendekatan Miles, Huberman dan Saldana yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Peran kekerabatan dalam pemilihan kepala desa di Desa Bayunggede dianalisis dalam tiga indikator, yaitu Modal Sosial, Kaderisasi, dan Sosialisasi Politik. Hasil penelitian ini adalah peran kekerabatan memegang peranan penting dalam pemilihan kepala desa di Bayunggdee dalam membentuk sikap dan perilaku politik individu, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap individu. Pertama, dalam modal sosial, kepercayaan masyarakat kepala desa dipengaruhi oleh keyakinan pada trah keluarga kepala desa dan kemampuannya membangun interaksi social yang positif. Kedua, dalam kaderisasi, peran kerabat terlihat melalui hubungan ayah-anak dalam usaha membentuk kualitas calon kepala desa. Ketiga, dalam sosialisasi politik, adanya sosialisasi politik tidak langsung melalui mentransfer nilai-nilai, sikap, dan kaidah-kaidah dalam kehidupan yang tidak secara eksplisit membahas masalah-masalah politik.Saran yang diusulkan dari penelitian ini adalah. Pertama, Panitia Pemilihan Kepala Desa mewajibkan calon kepala desa untuk menyampaikan visi-misi setelah resmi mencalonkan diri. Kedua, perlu dilakukan peningkatan pendidikan politik melalui program pendidikan politik yang intensif agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi, hak partisipasi, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik. Ketiga, Ikut melibatkan pemuda dan perempuan yang juga memiliki hak pilih dan dipilih dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas sehingga memastikan keterlibatan semua elemen masyarakat.