POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG INDONESIA DI MYANMAR

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar yang terjadi di tahun 2023. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah signifikan dalam menangani dugaan kejahatan ilegal perdagangan manusia masyarakat Indonesia di Myanmar yang terjadi pada tahun 2023 dengan menggunakan Diplomasi Bilateral dengan Pemerintah Myanmar juga Diplomasi Multilateral di ASEAN. Indonesia yang telah bekerjasama dengan Myanmar berhasil memulangkan korban dari Myanmar, yang menunjukkan upaya tanpa henti negara ini untuk memerangi perdagangan manusia. Melalui diplomasi multilateral dengan ASEAN diterapkan pendekatan ACTIP dalam kerangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati".