IMPLIKASI KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PENGUATAN PRESIDENSIALDI INDONESIA

Dominasi Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia menjadi sebuah problematika, mulai dari pengajuan sampai pada pengesahan menjadikan Presiden memilki kekuasaan berlebih dalam proses pemebentukan undang-undang. Kewenangan Presiden untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 20 Ayat (4) juga mengatur."Pasal-pasal ini menegaskan keterlibatan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keterlibatan Presiden terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, dan bagaimana penataan yang ideal terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi keterlibatan Presiden dalam pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, untuk mengetahui penataan yang ideal terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, jika Presiden memiliki wewenang yang cukup besar dalam agenda legislasi implikasinya adalah terjadi hegemoni kekuasaan pada Presiden, tidak adanya pemisahan kamr yang jelas antara eksekutif dan legislatif, terbatasnya wewenang legislasi DPR semuanya itu akan menjadikan pemerintahan abuse of powwer, dalam pembentukan undang-undang. Maka rancangan undang-undang akan cukup mudah disetujui oleh DPR untuk dibahas. Pada sistem presidensial proses legislasi dominan dibahas oleh pihak legislatif yaitu DPR dan DPD. Tanpa melibatkan eksekutif secara dominan, pada pelaksanaan penataan yang ideal tentang proses pembentukan undang-undang dapat diaplikasikan mulai dari cara mengikuti fungsi dari legislasi pada negara-negara yang menggunakan sistem presidensial, pada ranah pembahasan Presiden tidak terlibat dalam pembahasan melainkan dengan cara melibatkan DPD sebagai kamar kedua atau second chamber dalam pembentukan undang-undang.