PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN: 790/PDT.G/2023/PA. BTL)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yg Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Pada kenyataannya, sering dijumpai perkawinan yang tidak berjalan harmonis dan tidak sedikit pasangan suami istri yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengapa para pihak dalam membagi harta bersama sepakat melakukan perdamaian dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan akta perdamaian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara narasumber. Narasumber tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Dra. Hj. Nafilah, M.H. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku ilmiah, jurnal, artikel dan wawancara narasumber, serta bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah bahwa alasan para pihak dalam pembagian harta bersama sepakat melakukan perdamaian untuk mencapai keharmonian, mempermudah proses pembagian harta, dan mengurangi konflik yang mungkin muncul dan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dikatakan cukup mudah dengan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan kekuatan akta perdamaian ini mengikat, pembuktian dan eksekutorial.