PERLINDUNGAN TERHADAP HAK UPAH LEMBUR PEKERJA HARIAN DI CV. TRIJAYA YOGYAKARTA

Perlindungan hak tenaga kerja di Indonesia sebagai satu rangkaian upaya pembangunan nasional adalah amanat dari konstitusi yakni Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun tidak semua perusahaan memenuhi hak upah lembur pekerja seperti yang diamanahkan oleh UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, konflik tersebut terjadi di CV. Trijaya Yogyakarta, CV Trijaya Yogyakarta tidak membayarkan hak upah lembur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di ambil dari wawancara secara struktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer yang diambiul melalui membaca, menutip dan menganalisis bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Peneliti memutuskan untuk menerapkan metode pengambilan sampel acak guna menentukan sampel penelitian.Berpedoman pada Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan akibat hukum bagi pelaku usaha akibat keterlambatan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh merupakan konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Cv. Trijaya Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa terkait upah lembur sudah melakukan perundingan bipartit dengan perwakilan pekerja, karena keterlambatan pembayaran upah lembur membuat pekerja menjadi resah.Cv. Trijaya Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa terkait upah lembur melakukan perundingan bipartit dengan perwakilan pekerja, karena keterlambatan pembayaran upah lembur membuat pekerja menjadi resah, hal tersebut sangatlah wajar karena pada waktu itu pembayaran upah lembur terlambat lebih dari 2 (dua) minggu, tetapi Cv. Trijaya Yogyakarta berhasil meyakinkan bahwa upah lembur tersebut akan segera dibayarkan.