ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENEKAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PONOROGO

Praktik politik uang telah menjadi masalah serius dalam konteks demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menekan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu, serta analisis dokumen terkait Pilkada di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan perannya secara aktif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemantauan intensif, penanganan laporan pelanggaran, serta kerja sama dengan pihak terkait lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Meskipun Bawaslu telah berperan dalam menekan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat peran dan kapasitasnya. Ini termasuk peningkatan sumber daya, kerja sama lintas lembaga, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan proses pemilihan yang lebih demokratis dan bersih.