PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSTLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATENG CABANG YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dan untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan putusan pada kasus tersebut, dan apakah putusan tersebut sudah tepat dikenakan kepada terdakwa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/Yyk, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa yang tidak langsung menggunakan dana termin untuk pelunasan beberapa fasilitas kredit proyek merupakan upaya terdakwa untuk memperkecil potensi kerugian Bank Jateng. Selanjutnya terkait perbedaan putusan antara Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/Yyk dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/Yyk, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan unsur pada Pasal 3 UUTIPIKOR disini Majelis Hakim hanya mengambil alih semua fakta dan pertimbangan hukum yang dipakai untuk menilai pembuktian unsur melawan hukum dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UUTIPIKOR. Selanjutnya Pasal 55 KUHP �bersama-sama� yang terpenuhi oleh kedua terdakwa yang artinya terdapat kerjasama yang erat di antara mereka. Oleh karena itu tidak tepat apabila suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang saling berkaitan yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang diajukan terpisah (di-split) menghasilkan putusan yang berbeda yang satu dipidana sedangkan yang lain diputus lepas.