MEASURING THE DOMINANT PARADIGM IN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

Kajian ini membahas tentang paradigma yang digunakan PBB dalam mengatur hubungan antar negara mengenai permasalahan laut melalui analisis Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Undang-undang/peraturan mengenai permasalahan laut telah mengalami perubahan sejak ditetapkan pada tahun 1958 sejalan dengan perkembangan permasalahan laut antar negara dan faktor penyebab maraknya perselisihan terkait laut, serta dinamika politik dan ekonomi di dunia lingkup internasional. Reformasi mekanisme pengaturan permasalahan laut antar negara oleh PBB ditandai dengan terbentuknya UNCLOS pada tahun 1982 yang mempunyai beberapa ketentuan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur paradigma yang digunakan PBB dalam mengatur mekanisme permasalahan laut antar negara melalui analisis UNCLOS. Penulis menggunakan metode analisis isi dalam menganalisis hukum. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator: aktor, otoritas, dan tata kelola yang mewakili tiga paradigma: realisme (kompetisi), liberalisme (kolaborasi), dan konstruktivisme (konstruksi sejarah dan sosial). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut tentang pengaturan permasalahan laut antar negara sangat dipengaruhi oleh paradigma realisme.