PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dimana meneliti tentang peran pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam pelaksanaan nya pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya bertugas juga sebagai pihak mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian peran pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, akan tetapi belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Faktor tidak optimal nya penyelesaian hubungan industrial di Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pihak mediator serta masyarakatnya sendiri.