PERAN PEMERINTAH (DISNAKERTRANS) KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN KULON PROGO

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kendalanya berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat penting agar perselisihan dapat diselesaikan pada tahap mediasi. Oleh karena itu, diperlukan peran mediator yang cakap dalam rangka penyelesaian perselisihan industrial. Penyelesaian perselisihan industrial sendiri telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut berasal dari pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit untuk melakukan kompromi, namun hal tersebut dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatan-pendekatan persuasif. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diatasi dengan mengupayakan memanggil pihak pengusaha kembali, sebab pihak pengusaha yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung.