WAHYAMIDA NURILMI KUNA (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (286kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (473kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (61kB)
Bab I.pdf
Download (226kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (264kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (262kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (21kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (80kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (93kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (370kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (915kB)
Abstract
Kebijakan mitigasi tsunami dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko apabila terjadi tsunami. Mitigasi tsunami terbagi atas 2 jenis yaitu mitigasi tsunami struktural dan mitigasi non struktural. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan mitigasi tsunami di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023. Dalam menilai bagaimana kebijakan mitigasi tsunami dijalankan, teori Implementasi kebijakan dari Edward III digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mitigasi tsunami tersebut tercapai. Hasil analisis menunjukan bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi tsunami di Kabupaten Kulon Progo dikatakan belum berjalan secara optimal di karenakan ada beberapa kendala. Unsur komunikasi menunjukan penyapaiam Informasi kepada masyarakat sudah cukup baik tetapi program-program mitigasi belum bisa di jalankan semuanya dan komunikasi antara pemerintah dan OPD dilakukan secara konsisten dan baik. unsur sumber daya dalam pelaksaannya menunjukan staf yang terlibat sudah cukup akan tetapi anggaran/dana yang dialokasikan masi sangat kurang sehingga program mitigasi secara struktural tidak dapat direalisasikan. Unsur disposisi menunjukan bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi tsunami tidak ada keterlibatan OPD lain dan juga presentase di LKJIP yang di berikan belum katakan berhasil karena menjelaskan mitigasi secara umum. Unsur struktur birokrasi menunjukan bahwasanya kebijakan mitigasi tsunami yang dijalankan belum memiliki SOP/mekanisme kerja yang tersusun. Dengan demikian kebijakan mitigasi tsunami di Kabupaten Kulon Progo dikatakan belum cukup baik di karenakan beberapa kekurangan diatas.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | mitigation, tsunami, policy |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | Yuliana Ramawati |
Date Deposited: | 05 Jun 2024 07:31 |
Last Modified: | 05 Jun 2024 07:31 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46217 |