KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO.34/PDT.G/2012/PN.SPT)

Pencatatan peralihan hak atas tanah melalui kontrak swasta merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam praktik hukum pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum pencatatan peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui perjanjian dibawah tangan serta mengetahui secara rinci dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata atau hukum umum dan dalam Peratutan Pemerintah Pasal 10 Tahun 1961, yang tidak hanya sekedar merupakan persyaratan bagi penguasa pertanian, namun juga mempengaruhi keabsahan jual beli tanah. Kajian ini mendalami penelitian normatif MARI No. 5600 PK/Pdt/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tetap sah. Kesimpulan yang diambil dari yurisprudensi ini menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjelaskan kekuatan hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui kontrak perseorangan. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum agraria dan memberikan panduan bagi praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam transaksi tanah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus keperpustakaan. Hasil penelitian ini hendakya bermanfaat bagi masyarakat baik para penjual maupun pembeli agar melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan di ikuti Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pencatatan peralihan yang berkekuataan hukum (in-kracht) adalah sah sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selaras dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.