MECHANISM AND PROBLEMS OF INDIGENOUS VILLAGE ELECTION AT TUAL TOWN

Demokrasi telah lama menjadi prinsip negara dalam memilih pemimpin; prinsip tersebut memberikan setiap orang hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Namun mekanisme pemilihan kepala desa adat di Kota Tual, Maluku Tenggara, bertentangan dengan undang-undang yang ada. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini dihadirkan untuk mengkaji mekanisme pemilihan kepala desa adat di kota Tual serta melihat lebih jauh permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pada masa pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan kepala desa adat di kota Tual tidak dibuka untuk umum sebagai semangat demokrasi melainkan berdasarkan garis keturunan marga yang sah melalui musyawarah penetapan yang dilakukan oleh Raja, Kapitan, dan yang berhak. Marga. Kepala desa adat yang terjadi seperti perselisihan antar marga yang sah dalam menentukan bakal calon, dan tidak adanya laki-laki dari marga yang sah. Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian di atas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan hak kepada Raja untuk memberikan rekomendasi berupa keputusan kepada calon kepala desa adat untuk menghindari segala bentuk intervensi dan menjaga kemurnian Raja sebagai lembaga adat non-pemerintah, memberikan kembali hak tersebut kepada setiap kepala marga atau kepala marga yang berhak.