PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT KEGIATAN 'DESTRUCTIVE FISHING' DI PERAIRAN LAUT PAPUA

Salah satu sumber daya laut atau biota laut yang paling berharga di perairan laut pulau Papua adalah limpahan terumbu karang yang tersebar luas. Di antara banyak ancaman yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan yang merusak (destructive fishing) menjadi salah satu yang paling berbahaya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya kegiatan 'destructive fishing' di perairan laut Papua, bagaimana implementasi hukum dalam perlindungan ekosistem terumbu karang dari kegiatan 'destuctive fishing' di perairan laut Papua, dan memberikan konsep hukum yang ideal dan efektif untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari praktik 'destuctive fishing'. Melalui analisis kualitatif dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terkait langsung dengan penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa: faktor ekonomi, sosial, budaya, dan permintaan tinggi untuk pasokan ikan, keterbatasan alat tangkap yang memadai serta ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum dan kerusakan biota laut dari praktik 'destructive fishing', semuanya berperan dalam mendorong praktik penangkapan ikan ini. Beberapa kasus telah diselesaikan, tetapi praktik 'destructive fishing' masih terus terjadi. Lemahnya implementasi hukum seperti kurangnya penegakan hukum, lemahnya undang-undang, kurangnya patroli, penyalahgunaan kekuasaan, dan modernisasi sistem pengawasan yang belum cukup memadai menyebabkan kurangnya pencegahan bagi pelaku yang melakukan praktik tersebut. Diperlukan reformasi untuk membuat kerangka hukum yang efektif dalam memerangi praktik-praktik tersebut yang bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang semakin parah. Tesis ini menawarkan konsep baru berupa penolakan penanaman modal asing, memberikan aturan-aturan yang lebih ketat, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas, melaksanakan sosialisasi yang lebih intens, melakukan patroli terpadu oleh seluruh lembaga yang berwenang, memodernisasi sistem pengawasan, serta pelaporan, penertiban, dan pendataan kapal tradisional yang rutin. Diharapkan Dewan Pewakian Rakya (DPR), Pemerintah Daerah, Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga adat setempat dapat menerapkan konsep-konsep ini dan menghentikan praktik-praktik illegal di wilayah perairan laut Indonesia.