PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS MENUJU NOL SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Peneltitian ini menjelaskan mengenai keberhasilan Kabupaten Banyumas dimana kabupaten ini menjadi percontohan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah menjelaskan definisi pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten banyumas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengeloaan Sampah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Proses pelaksanaan pengeloaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak selamanya berjalan dengan baik, ada beberapa faktor yang menghambat proses pengembangan kabupaten banyumas menuju nol sampah yaitu penolakan oleh warga ketika ingin membangun TPST atau TPST3R, masing-masing KSM membongkar sampah secara bergantian dan urut, wilayah perkotaan masih menggunakan mesin disel, team workshop tidak mencukupi jumlahnya, masing-masing KSM belum mandiri dalam melaksanakan perbaikan peralatan yang rusak, sampah RDF yang menumpuk menyebabkan PDU menjadi sempit dan berbau, pengangkutan RDF tidak setiap hari menjadikan tumpukan RDF, kurangnya mobil pengangkut atau tosa dan perubahan cuaca dan musim.