CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR UNAUTHORIZED DUMPING OF HAZARDOUS WASTE INTO ENVIRONMENTAL MEDIA

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945. Keberadaan industri dan korporasi yang semakin masif, membawa dampak positif terhadap perekonomian dan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses produksi dari pabrik-pabrik, menghasilkan buangan berupa limbah yang dapat merusak atau mencemari lingkungan. Korporasi dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup. Namun pada implementasinya, pertanggungjawaban tersebut belum seragam pada kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia akibat dari kurangnya penegasan dalam Peraturan Perundangundangan yang mengatur, sehingga tidak dapat menjamin pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep keadilan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk membahas teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan dumping limbah B3 tanpa izin ke lingkungan hidup, yakni teori strict liability, vicarious liability, doktrin tentang delegasi, identifikasi, dan organ korporasi. Hasil dari Penelitian ini diketahui bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH menerapkan konsep-konsep pertanggungjawaban pidana seperti strict liabity, Vicarious Liability, dan Identification. Untuk penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih baik kedepannya perlu dilakukan keseragaman pidana dan pengawasan dari pemerintah.