REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk ketika anak terjerat perkara pidana. Sesuai undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia, maka anak yang terjerat tindak pidana akan mendapat perlakuan khusus, yaitu diupayakan agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipulihkan ke keadaan semula secara adil bagi korban maupun pelaku, sehingga sifat hukuman tidak sama seperti orang dewasa yang berupa pembalasan. Penyelesaian perkara pidana anak tersebut dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, yaitu dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara anak berkonflik dengan hukum, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hukum berbasis restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Aturan tersebut telah diimplementasikan oleh alat penegak hukum pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dengan selalu mengupayakan diversi. Jika diversi tidak disepakati, hakim mengadili anak dengan menjatuhkan pidana seringan-ringannya berupa pidana penjara, rehabilitasi, pembinaan, atau pelatihan kerja. Namun dari 20 putusan pengadilan, 15 diantaranya menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Pidana penjara tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga perubahan paradigma peradilan anak dari retributif ke restoratif harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menghilangkan kata penjara; aparat penegak hukum yang kompeten dan terpadu; serta pemahaman dan dukungan masyarakat bahwa penyelesaian perkara anak melalui penjara bukan solusi yang terbaik.