PENERAPAN DAN ARAH PEMBAHARUAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK

Dalam kasus dugaan malpraktik medis, sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian karena akses bukti ada pada atau dalam kontrol pelaku sehingga sulit diakses korban. Sama halnya dengan kesulitan pembuktian yang menjadi momok bagi konsumen ketika konsumen yang mengalami kerugian, cedera, kematian sebagai akibat produk yang rusak atau cacat akan meminta ganti rugi. Doktrin res ipsa loquitur digunakan dalam bidang hukum untuk membantu korban menunjukkan siapa yang bersalah dengan memberikan bukti sirkumtansial, yaitu bukti tentang fakta atau kumpulan fakta dari mana kesimpulan logis dapat dibuat. Berdasarkan doktrin, hukum sudah menganggap adanya praduga kelalaian yang kemudian dapat diterapkan beban pembuktian terbalik. Penelitian ini mengkaji penerapan res ipsa loquitur saat ini dan arah pembaharuan ke depannya dalam hukum pembuktian dan tanggung jawab produk. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan res ipsa loquitur dalam praktik peradilan sepanjang belum diatur dalam hukum acara, berkedudukan sebagai asas yang merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Pengadilan menerapkan res ipsa loquitur sebagai jalan tengah yang adil dan patut serta proporsional dalam beban pembuktian. Hal ini sejalan dengan teori beban pembuktian berdasarkan kepatutan sehingga yang demikian dapat dimasukkan ke dalam reformulasi hukum acara perdata Indonesia sehubungan dengan beban pembuktian dalam sengketa medis khususnya untuk perkara kelalaian medis. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa prinsip tanggung jawab produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung 2 prinsip yaitu: pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai dan kedua prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Sejalan dengan doktrin yang berorientasi pada kepentingan konsumen yaitu res ipsa loquitur yang juga mengandung prinsip praduga lalai/bersalah diikuti prinsip praduga bertanggung jawab. Selanjutnya, pengadopsian doktrin res ipsa loquitur ke dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung dapat menjadi terobosan hukum cara penyelesaian sengketa dalam peradilan.