PERUMUSAN KETENTUAN HUKUM LARANGAN POLITIK UANG DALAM PEMILU: MENUJU PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

Penelitian ini mengkaji bagaimana implikasi dari penanganan politik uang di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya parktik politik uang yang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga dalam proses pemilu. Dengan mengatasi masalah ini secara efektif, Indonesia dapat memperkuat lembaga-lembaga demokrasinya, memulihkan kepercayaan publik, dan meningkatkan keterlibatan warga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melihat pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan munculnya ide, gagasan baru terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Hasil analisis undang-undang yang ada belum mampu menangani pembelian suara sehingga memiliki implikasi signifikan bagi masa depan demokrasi di Indonesia, yang lebih transparan dan dinamis. Karena itu diperlukan perumusan ketentuan hukum larangan politik uang dalam pemilu yang mampu menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Pemahaman tentang batasan politik uang, jenis tindakan yang dapat dianggap sebagai politik uang, dan efektivitas sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Politik uang dalam konteks pemilu merujuk pada praktik atau fenomena di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi atau memenangkan hasil suatu pemilihan. Salah satu pengaruh utama politik uang adalah mengubah proses Pemilu menjadi ajang pembelian suara, di mana pemilih yang menerima uang atau hadiah materi lainnya cenderung memilih kandidat yang menawarkan imbalan tersebut, bukan berdasarkan pertimbangan ideologi atau kualifikasi kandidat yang sebenarnya. Penggunaan politik uang dalam praktik pemilu di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Meskipun terdapat banyak pelaku kejahatan politik uang yang terlibat dalam pemilu, banyak di antara mereka yang tidak ditangkap dan diadili secara tegas. Kebutuhan untuk Reformasi hukum yang Menekankan pentingnya mekanisme hukum dan penegakan hukum yang kuat untuk memerangi politik uang. Perlu adanya perumusan ketentuan hukum yang lebih tegas dan efektif untuk melarang praktik politik uang.