ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN KEJAHATAN E-COMMERCE DI INDONESIA (KAJIAN KEJAHATAN PENIPUAN DAN PENCURIAN IDENTITAS)

Era digital membawa perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berbelanja. Platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam membeli berbagai kebutuhan. Kemudahan tersebut berpotensi terjadinya kejahatan penipuan dalam e-commerce di Indonesia. Penipuan dalam e-commerce marak terjadi, di mana penjual menipu pembeli dengan menawarkan barang palsu, tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, menggunakan data pribadi atau pencurian identitas pembeli untuk melancarkan kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyidikan kasus kejahatan penipuan dan pencurian identitas pada platform e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mempertimbangkan berbagai undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil Penelitian menunjukkan sejak alat bukti elektronik kini diperbolehkan dalam sistem peradilan pidana, upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum demi keadilan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan penegakan hukum kejahatan dunia maya. Dalam melakukan penyidikan, penyidik melalui serangkaian tahapan yang meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian berkas perkara. Proses penyidikan kejahatan pencurian identitas pada platform e-commerce di Indonesia dimulai dari pelaporan oleh korban atau pihak yang merasa dirugikan. Setelah laporan diterima, unit cybercrime pada kepolisian akan melakukan penilaian awal untuk memastikan validitas laporan dan menentukan langkah-langkah penyelidikan yang diperlukan. Pada tahap ini, identifikasi awal terhadap modus operandi pencurian identitas dilakukan untuk memahami bagaimana data korban dapat dicuri, apakah melalui phishing, malware, atau peretasan sistem. Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik kejahatan digital yang seringkali kompleks dan sulit dilacak, serta kurangnya kemampuan dan sumber daya yang memadai dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas penegak hukum, serta kerja sama yang lebih erat antara pihak berwenang dan penyedia platform e-commerce guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan.