PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Pembuatan konten pornografi melalui media sosial, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin menjadi ancaman, terutama bagi korban di bawah usia. Data kasus dari Polda DIY tahun 2022-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2023. Tim Cyber Crime Polda DIY menjelaskan langkah-langkah penanganan hukum, kendala kerjasama internasional, proses pelacakan kasus, motif ekonomi, dan upaya pencegahan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial. Pada penulisan skripsi ini penulis Menggunakan metode penelitian normative yaitu penelitian melalui study kepustakaan memanfaatkan data sekunder untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperkuat data penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kanit I Subdit 5 Ditrekrimsus Polda DIY Dede Setiarto Harjoyo ST., MIK. Dari hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Polda DIY terhadap pembuat konten pornografi yang berstatus P21 artinya proses penyidikan sudah selesai dan berkas sudah lengkap. Pembuat konten pornografi di kenai pasal 29 Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. tim Cyber Crime dihadapkan pada beberapa kendala, termasuk keterbatasan personel. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana melibatkan hukuman penjara dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.