PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DI PASAR TRADISIONAL BERINGHARJO ATAS PRAKTIK USAHA PERSEKONGKOLAN

Pada aspeknya dalam kegiatan ekonomi sebuah persaingan merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar terlebih pada era global dengan menganut sistem ekonomi bebas. Salah satu persaingan yang terjadi ialah persaingan tidak sehat berupa persekongkolan di Pasar Tradisional Beringharjo. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menuliskan dua rumusan masalah yaitu, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya persekongkolan di Pasar Beringharjo dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindakan persekongkolan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melalui pengamatan dan wawancara pengelola maupun pedagang pasar Beringharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik persekongkolan di Pasar Tradisional Beringharjo yaitu faktor hambatan vertikal dan hambatan horizontal. Perlindungan hukum dalam praktik persekongkolan terbagi menjadi dua yaitu preventif yang berupa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pencegahan suatu pelanggaran dengan adanya batasan-batasan untuk melakukan suatu kewajiban. Kedua, perlindungan secara represif yaitu melalui Komisioner KPPU yang nantinya akan menginvestigasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang anti monopoli untuk mendorong pelaku usaha memberikan persaingan yang sehat.