PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK FRANCHISEE DALAMPERJANJIAN FRANCHISE ANTARA J&T DROP POINTPAINGAN DENGAN J&T EXPRESS

Franchise merupakan bentuk usaha yang mendapat banyak perhatian dari pelaku bisnis, dikarenakan franchise menjadi cara untuk para pelaku bisnis meningkatkan perekonomian dan juga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. Kesepakatan dari semua pihak yang terlibat untuk menaati semua aturan didalam perjanjian franchise sangatlah diperlukan, dan juga tanpa adanya pengancaman yang dapat merugikan salah satu pihak dalam menjalin perjanjian. Didalam setiap perjanjian yang dibuat, harus ada keseimbang antara para pihak yang terlibat supaya tidak terjadinya konflik kepentingan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum franchisee dalam perjanjian franchisee antara J&T Drop Point Paingan dengan J&T Express? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakuakn penulis diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu Perjanjian waralaba antara J&T Drop Point Paingan dengan J&T Express atau PT. Pilar Prima Nusantara yang mana merupakan perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut sudah ditentukan klausulnya terlebih dahulu oleh pihak franchisor. Karena hal ini pihak J&T Drop Point Paingan mengalami ketidakadilan pasca dikeluarkannya Addendum Nomor: 82.07/J&T-AGENT-JOGJA/ADDENDUM/2022 yang isinya merubah pasal 4 ayat (12) terkait komisi yang mana tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam berkontrak. Sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.