SYAHRUL KARALL RAVI (2024) TUGAS DAN WEWENANG KPPU DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DUGAAN PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/KPPU-I/2017). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (6MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (176kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Bab I.pdf
Download (5MB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (29MB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (631kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang independen di Indonesia dimana adanya KPPU guna bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengatur persaingan usaha. Dengan dibentuknya KPPU ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Penelitia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KPPU dalam meengawasi dan menyelesaikan kasus persekongkolan tender pada pembangunan Stadion Madala Krida.kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan mengamati konsekuensi fisik atau arsip yang dihasilkan dari tindakan manusia secara langsung. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan tugas KPPU dalam menangani kasus tersebut dengan melakukan penelian terhadap beberapa unsur seperti unsur tidak jujur, unsur melawan hukum, dan unsur yang menghambat persaingan usaha. Kemudian KPPU dalam menentukan pengambilan keputusan pada kasus tersebut menggunakan metode pendekatan rule of reason dan per se illegal yang menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilanggar. Kemudian KPPU dalam mengambil keputusan harus bertindak adil dan terbuka kemudian KPPU dapat menyelengarakan proses tender dengan menggunakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu keadilan, transparansi, dan non dikriminasi, KPPU juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | KPPU, Business Competition, Collusion |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Bima |
Date Deposited: | 29 Jul 2024 06:28 |
Last Modified: | 29 Jul 2024 06:28 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46789 |