PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR PATROMAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 731/PDT.G/2023/PA/BJR)

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara umat Islam, termasuk perkara perkawinan. Jenis perkara yang paling sering diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar adalah perceraian, di mana banyak kasus diselesaikan secara verstek. Penelitian ini bersifat normatif empiris, yang berarti data harus dikumpulkan berdasarkan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku (normatif), serta melalui observasi langsung kondisi lapangan (empiris). Skripsi ini membahas pertimbangan hukum dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman (Studi Kasus Perkara Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Bjr) dan upaya pengadilan tersebut dalam mengurangi jumlah perkara perceraian yang diputus secara verstek. Putusan verstek dalam perkara perceraian harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif di Indonesia dan harus mencerminkan prinsip keadilan serta asas audi et alteram partem. Faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Banjar termasuk keengganan untuk hadir di persidangan, penyampaian surat panggilan yang tidak langsung diterima oleh Tergugat/Termohon, serta faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman untuk mengurangi perkara perceraian (putusan verstek) meliputi penguatan sistem pemanggilan terdakwa, penyediaan bantuan hukum, peningkatan kesadaran hukum, penyelenggaraan sidang virtual, dan pembaruan regulasi hukum.