KEBIJAKAN BADAN LEGISLATIF DALAM MENDUKUNG KERJA SAMA LUAR NEGERI INDONESIA MELALUI BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

BKSAP menggunakan Diplomasi Parlemen sebagai instrumen. Selain Diplomasi Parlemen, kebijakan luar negeri juga menjadi acuan bagi badan legislatif dalam menentukan arah kebijakannya melalui BKSAP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerja sama yang telah dilakukan oleh BKSAP dengan badan legislasi lain, meningkatkan peran badan legislasi dalam pelaksanaan kerja sama internasional serta memberikan prioritas badan legislasi dalam aktor pengambil keputusan, mengetahui dampak dan peran BKSAP dalam menjalankan kerja sama internasional, serta mengetahui kebijakan badan legislatif dalam mendukung kerja sama luar negeri Indonesia melalui BKSAP. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif yang di dalam prosesnya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan mengambil, mengumpulkan dari beberapa buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang kemudian dianalisis untuk diteliti kebenarannya.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat kebijakan dan bentuk kinerja BKSAP dan DPR RI dalam melaksanakan kerja sama luar negeri, antara lain: Diplomasi parlemen Indonesia dalam menolak rencana aneksasi Israel atas Palestina pada tahun 2020, diplomasi parlemen Indonesia dalam implementasi Sustainable Development Goals (SOGs) di Indonesia, dan pembentukan GKSB oleh BKSAP DPR RI.