AZKA AULIYA MAULA (2024) PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (718kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (344kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (88kB)
Bab I.pdf
Download (108kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (138kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (103kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (413kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (35kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (101kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (546kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (702kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan begitu tercipta rasa kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas transparansi serta faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara sudah menerapkan asas transparansi yang dapat dinilai dari tingkat keterbukaannya, kemudahan praktik pelayanan publik, serta kemudahan mendapatkan informasi. Dalam melakukan pelayanan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam penerapan asas transparansi terhadap pendaftaran tanah yaitu terlihat adanya upaya serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip transparansi. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti lambatnya respon terhadap informasi dan kurang efektifnya proses pengambilan tiket antrian namun langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Public Services, Land Registration, Transparency |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Bima |
Date Deposited: | 27 Jul 2024 07:58 |
Last Modified: | 27 Jul 2024 07:58 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/46850 |