COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA ANTI-POLITIK UANG STUDI KASUS DESA MURTIGADING, BANTUL

Pelaksanaan program di tingkat desa membutuhkan dukungan dari semua pihak. Program Desa Anti Politik-Uang di Kalurahan Murtigading membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas collaborative governance di Kalurahan Murtigading dalam mendukung program Desa Anti Politik-Uang dan mengidentifikasi sektor-sektor yang terlibat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Kalurahan Murtigading berjalan dengan baik. Pemerintah mendukung melalui kebijakan, sektor swasta melalui partisipasi, dan masyarakat melalui pengawasan dan keterlibatan. Pemerintah Kalurahan Murtigading, BMT Artha Amanah Sanden sebagai sektor swasta, dan masyarakat berkolaborasi sesuai dengan keahlian masing-masing. Namun, tantangan seperti pergantian kepemimpinan, konflik dalam pembuatan peraturan, prosedur pelaporan yang tidak jelas, dan penolakan terhadap perubahan tetap ada. Penulis menyarankan untuk terus memperkuat kolaborasi antar stakeholder dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk mengatasi hambatan yang ada.