IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PENINGKATAN EKONOMI UMKM (STUDI KASUS KOTAGEDE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKATA)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki predikat sebagai daerah pariwisata yang terkenal di Indonesia. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah termiskin tertinggi di pulau jawa dengan presentase 11,04 %, Pemerintah memiliki program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan cara pendekatan pemerintahan kepada masyarakat dengan memberikan dukungan dari ketidak mampuannya, Program kelompok usaha Bersama ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke -tahun. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses impelementasi kebijakan bantuan pada kelompok usaha Bersama (KUBE) dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, Metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban dari permasalahan dengan mengajukan pertanyaan � pertanyaan ilmiah sesuai dengan fokus penelitian. Temuan dari penelitian ini berfokus pada implementasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui program kelompok usaha Bersama melalui beberapa indikator seperti; (tujuan dan sasaran kebijakan) sudah sesuai dengan regulasi dalam penentuan sasaran melakukan pemuktahiran data DTKS sebagai basic data dalam pengajuan proposal bantuan usaha, (sumber daya bantuan) yang didapatkan dari setiap kelompok usaha yakni KUBE reguler senilai 20 juta dan KUBE Lestari budaya sebesar 36 juta namun hanya tersalurkan sebesar 25 juta, dan total KUBE yang berada di kecamatan kotagede yakni 4 kelompok yang masing � masing kelompok ber anggotakan 10 masyarakat, Tidak maksimalnya bantuan yang diberikan menjadi permasalahan baru yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan. (Disposisi/sikap) untuk melihat Tingkat kesungguhan para pelaksana kebijakan juga berpengaruh pada arah pelaksanaan, dari seluruh narasumber mendukung pada program ini dengan di tandai dinas sosial melakukan evaluasi kerja serta pendamping juga anggota merasa dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima dan Masyarakat antusias dengan program ini, (komunikasi) komunikasi sudah berjalan dengan adanya komunikasi antara dinas sosial dan pendamping setiap 2 bulan sekali namun masih belum mendapatkan output atas permasalahan yang ada di Masyarakat. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan kelompok usaha Bersama dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM merupakan program yang efektif namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada beberapa celah kebijakan yang justru menjadi penghambat dalam pengentasan kemiskian pada masyrakat.