DARU ANGGARA (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2018-2022. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (506kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (222kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (15kB)
Bab I.pdf
Download (556kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (318kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (314kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (74kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (214kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (186kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (316kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 102 pasangan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama di Kabupaten Purwakarta dimana terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Purwakarta dan Sukatani karena pernikahan anak. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta, Tibyani menjelaskan, para pemohon pernikahan dini rata-rata para pelajar yang putus sekolah. Adapun faktor dari permohonan dispensasi nikah anak, diantaranya banyak orang tua yang menginginkan anaknya nikah lebih cepat agar terhindar dari zina. Sementara itu, faktor ekonomi juga termasuk menjadi alasan pernikahan anak yang terjadi di Purwakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Purwakarta. Penelitian Ini menggunakan metode Kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara keseluruhan dan dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alami dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan dari pemerintah masih kurang dalam mengatasi angka pernikahan anak, terbukti masih ada anak yang masih menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan. Terbukti dari data yang ada angka pernikahan anak meningkat di Tahun 2020, meskipun di Tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Women's Empowerment Office for Child Protection, Child Marriage, Purwakarta Regency |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | Eko Kurnawan |
Date Deposited: | 24 Aug 2024 04:07 |
Last Modified: | 24 Aug 2024 04:07 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47181 |